LAPORAN PRAKERIN
SMK NEGERI 1 SIDENRENG
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil-aalamiin. Segala puja dan puji hanya kepada Allah SWT. atas segala nikmat yang selalu dilimpahkan kepada hamba-Nya, baik nikmat yang tanpa diminta maupun yang dengan sengaja diminta dari-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Pendidikan System Ganda ini.
Sholawat serta salam semoga senantiasa dianugerahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas ajaran Allah dan sunnah Nabi hingga hari akhir.
Pendidikan System Ganda (PSG)/PRAKERIN yang dilaksanakan di Kantor Badan Pusat statistik. ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan pendidikan SMK NEGERI 1 SIDENRENG Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan . Sekaligus melatih siswa bekerja dilapangan.Namun demikian, sangat disadari bahwa program-program yang dilaksanakan dalam Pendidikan Sistem Ganda ini tak lepas dari kesalahan dan kekurangan, sehingga diharapkan dapat diperbaiki dan disempurnakan oleh siswa PSG selanjutnya.
Akhir kata, semoga dengan adanya Pendidikan sistem ganda ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca sekalian dan khususnya penulis. Namun kami menyadari atas kekurangan yang ada dalam laporan ini dan penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulis laporan-laporan berikutnya.
Pangkajenne,10 Januari 2013
RAHMAT
DAFTAR ISI.
Lembaran pengesahan perusahaan industri atau dudi yang bertanda tangan
Pengesahaan Pembimbing
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1.Pendahuluan
a.Latar belakang peraktek kerja Industri
b. Tujuan praktek kerja industri
c. Tujuan penyusunan laporan
d. Sasaran praktek kerja Industri
e. Teknik Pengumpulan Data
BAB II . Profil industriatau dudi tempat lakukan kerja
a. Sejarah Berdirinya
b. Saran Dan prasarana
d. Struktur Organisasi
e. Uraian Tugas
BAB III Uraian Bidan Usaha Instansi Dudi tempat praktek
a. Usaha contoh bidan Industri
b. Yang menerima yang di lestari
BAB IV
a. Laporan kegiatan harian
BAB V PENUTUP
a. KESIMPULAN
b. SARAN
1.1 Latar belakang praktek kerja industri.
Perlu disadari bahwa sampai pada saat ini lulusan SMK belum dapat diseraplangsung oleh pihak dunia usaha maupun industri. Secara kasat mata terbuktihampir setiap dunia usaha/ industri ketika merekrut tenaga kerja lulusab SMK masih menerapkan Pendidikan dan Pelatihan bagi yang telah lolos seleksi penerimaan karyawan rata-rata 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukan bahwaketerampilan yang dimiliki lulusan SMK belum diakui oleh pihak dunia usaha/industri
Jika kita kaji secara seksama, kita tidak dapat menyalahkan pihak duniausaha/ industri. Memang pada kenyataannya masih banyak SMK yang sangatminim peralatan praktik. Sehingga peserta diklat yang harusnya porsi pembelajaran praktik idealnya 70% hanya dapat dilaksanakan 30% saja. Bahkan ada beberapaSMK yang tidak memiliki sama sekali peralatan praktik, dalam pelaksanaan pesertadiklat hanya dapat berangan-angan dengan teori saja tidak dengan peralatankenyataan yang sebenarnya
SMK yang peralatan praktik cukup memadai, belum tentu peralatan itu sesuaidengan yang ada di industri/ usaha. Sekarang peralatan di dunia usaha/ industri sudah serba otomatis sedangkan peralatan yang ada di SMK-SMK masih manual.Sehingga pelaksanaan praktik hanya sekedar mengenal peralatan yang ada, kurang memperhatikan kebutuhan didunia industri/ usaha, itu pun tidak semuanya dapatmemanfaatkan secara maksimal.
Sesuai dengan hasil pengamatan dan penelitian Direktorat PendidikanMenengah Kejuruan, pola penyelenggaraan di SMK belum secara tegas dapatmenghasilkan tamatan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihatdari kondisi pembelajaran yang belum kondusif untuk menghasilkan tenaga kerjayang professional, karena keahlian professional seseorang tidak semata-matadiukur oleh penguasaan unsur pengetahuan dan teknik bekerja, tetapi harus dilengkapidengan penguasaan kiat (arts) bekerja yang baik.
Penggunaan unsur ilmu pengetahuan dan teknik bekerja dapat dipelajari disekolah, namun untuk kiat adalah sesuatu yang tidak dapat diajarkan tetapi harusdikuasai melalui pembiasaan dan internalisasi.
Untuk kiat yang menjadi factor utama penentu kadar keahlian professionalseseorang, hanya dapat dikuasai melalui cara mengerjakan pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri. Karena itulah tumbuh suatu aturan keahlian professional berdasarkan jumlah pengalaman kerja. Misalnya tingkat keahlian seorang pilotdiukur dari jumlah jam terbangnya, tingkat keahlian seorang montir diukur dari jumlah tahun kerjanya sebagai seorang montir, dan sertifikat seorang “wekder” bias batal apabila lebih dari satu tahun tidak lagi mrngerjakan mengelas.
Mata diklat praktik kejuruan yang disajikan di sekolah biarpun menggunakan peralatan yang lengkap dan modern, pada dasarnya hanya mampu menyajikan proses dan situasi peniruan (simulasi), karena bukan situasi yang sesungguhnya,oleh karena itu sulit diharapkan untuk mampu memberikan keahlian sebagaimanayang diharapkan.
Melihat kenyataan diatas, Dikmenjur menetapkan strategi operasional yang berdasarka kepada kebijakan “Link and Match” (kesesuaian dan kesepadanan)Departemen Pendidikan dan kebudayaan dalam model penyelenggaraan PendidikanSistem Ganda. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuangdalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional,PP Nomor 20 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, PP Nomor 39 1992tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Kepmendikbud Nomor 080/U/1992 tentang Seklah Menengah Kejuruan dan Kepmendikbud Nomor 080/U/1993 tentang kurikulum SMK.
2. 2 tujuan praktek kerja industri.
Tujuan Praktek Kerja Industri (Prakerin) bagi setiap siswa yang akan menyelesaikan studinya dari SMK NEGERI 1 SIDENRENG adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berharga, dan memperoleh masukan serta timbal balik guna memperbaiki dan mengembangkan kesesuaian pendidikan dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesui dengan tuntutan zaman dalam era informasi dan teknologi.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan TKJ.
4. Mengembangkan dan memantapkan sifat profesionalisme yang diperlukan siswa untuk memasuki lapangan pekerjaan sesuai dengan bidangnya.
5. Meningkatkan pengetahuan siswa pada aspek-aspek usaha yang profesional dalam lapangan kerja antara lain struktur organisasi, jenjang karir dan Teknik.
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN
Untuk menegetahui perkembangan siswa selama praktek kerja industry. Sebagai mana penanggung jawab atas tugas yang di berikansekolah kepada siswa sehubungan dengan pealaksanaan praktek kerja industry. Sebagai latiha bagi siswa dalam membuat sebuah laporan kegiatan. Sebagai bukti tertulis siswa telah melakukan praktek yang dilakuan di dunia industry. Sebagai latihan bagi siswa dalam membuat sebuah laporan kegiatan. Sebagai bukti tertulis siswa telah melakukan praktek yang dilakukan didunia industri. Sebagai syarat mengikuti Ujian Nasional serta dapat mengikuti perkembangan siswa selama mengikuti praktek didunia usaha/ industry dan iinstansi. Sebagai siswa yang mampu memahami, mamantapkan dan mengembangkan pelajaran yang diperoleh disekolah maupun pengalaman, serta dapat menerapka dalam dunia industry.
B. SASARAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
Sebelum penulis melaksanakan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di BADAN PUSAT STATISTIK, Penulis terlebih dahulu menyelesaikan administrasi sekolah, kemudian penulis dan siswa lainnya diberi pengarahan dan pembekalan oleh pihak sekolah mengenai aturan-aturan Prakerin, selain persiapan seccara umum penulis juga mempersiapkan Skill, Sikap, Fisik, Spiritual, dan Materi. Adapun kegiatan Praktek Kerja Indutri (PRAKERIN) ini dilaksanakan selama ± 4 bulan, yaitu dimulai pada tanggal 10 september 2012 s/d 10 januari 2013.
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Untuk menyempurnakan data-data yang dibutuhkan dalam menyusunan laporan ini, maka saya melakukan metode pengumpulan data melalui 2 (dua) cara yaitu :
a. Secara Langsung atau Metode Observasi
Yang dimaksud dengan pengumpulkan data secara langsung adalah saya mengumpulkan data dengan crara observasi secara langung di instansi dengan menggunakan teknik wawancara kepada staf atau karyawan yang berwenang atau mengenai informasi yang saya butuhkan.
b. Secara Tidak Langsung atau Metode Kepustakaan
Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data tidak langsung adalah saya selaku penulis berpedoman pada buku-buku atau referensi yang berkaitan dan berhubungan dengan materi yang diangkat atau isi laporan saya
c. secara terperinci atau gabungan observasi dan kepustakaan
Yang di maksud dengan metoda pengumpulan data dengan cara terperinci adalah saya sebagai penulis melakukan kedua cara di atas untuk menemukan hipotesis dasn akhirnya saya tuangkan dalam bentuk tulisan di dalam laporan ini, meskipun hanya garis besarnya saja.
BAB II
1. LATAR BELAKANG SEJARAH.
A. Zaman Pemerintah Belanda.
1. Februari 1980 Derektorat Pertanian, kerajinan dan perdagangan (Directeur Van Landbouw Nijverheid En Handel) di Bogor mengadakan sensus dan mengumumkan data statistik.
2. 24 Oktober 1924 Di jakarta berdiri kantor statistik bernama Centraaal Kantoor voor De statistiek (CKS) atau kantor pusat statistik , yang bertujuan untuk mendukung kegiatan hindia Belanda, Badan ini mengadakan sensus penduduk pertama kali pada tahin 1930.
B. Zaman pemerintah jepang.
1942 – 1945. CKS itu berubah nama shomubu Chosasitsu Gunseikansu (SCG), Di bawah kendali pemerintah meliter jepan (Gunseikanbu).
C. Zaman Setelah kemerdekaan Indonesia
1. 17 Agustus 1945, SCG dinasionalisasikan ke pemerintah Indonesia dan berdirinya kantor penyelidikan perangkan umum repoblik Indonesia (KAPPURI) dan untuk kali pertama lembaga ini dikepalai oleh Mr. Karim Pringgodigdo dan berkedudukan di jakarta.
2. 1946. Sejalan dengan pindahnya Ibukota negara RI ke Jogyakarta maka kantor ini di pindah pula oleh kepala Mr.semaun, sementara di jakarta di aktifkan kembali CKS.
3. 12 Juni 1950. Di keluarkan surat edaran menteri kemakmuran No. 219/SC Tentang Kappuri dan CKS di integrasikan menjadi kantor pusat statistik (KPS) dan bertanggung jawab kepala menteri kemakmuran.
4. 01 Maret 1952.KPS surat keputusan menteri perekonomian No.P/44 menyatakan bahwa KPS berada di tanggung jawab menteri Perekonomian.
5. 24 Desember 1953. Keputusan Menteri perekonomian No.18.099/M memutuskan bahwa KPS di bagi menjadi dua bagia yaitu Afdeling A merupakan bagiab riset dan Afdeling B merupakan bagian penyelengara dan Tata usaha.
6. 01 Juni 1957. Di keluarkan Kappres 172 Tahun 1957 dimana KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS) dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, sebagai komsumsi dari keppres No.131 Tahun 1957 yang memecah kementrian perekonomian menjadi kementrian perdagangan dan kementrian perindustrian.
7. 16 Januari 1958.BPS di beri tugas untuk menyelanggarakan sensus penduduk pertama setelah Kemerdekaan Indonesia berdasarkan keputusan perdana Menteri No. 26/P.M/1958.
8. 24 September 1960 di tetapkan Undang-Undang No.6 Tahun 1960 tentang sensus sebagai pengganti Volkstelling Ordonantie 1930 ( staatsblad 1930 No.128).
9. 26 September 1960 di tetapkan Undang-Undang No.7 Tahun 1960 tentang statistik sebagai pengganti Volkstelling Ordonantie 1934 (staasblad 1934 No.508).
10. 1960. BPS melakukan sensus penduduk pertama ditingkat pusat sementara pada tinggkat provinsi dilaksanakan oleh kantor gubernur dan pada tingkat Kabupaten/Kotamadya di selenggarakan oleh kantor Bupati/Walikota, Dan pada tingkat kecematan di bentuk bagian yang mengurus pelaksanaan sensus penduduk.
11. 20 Januari 1964. Dikeluarkan keppres No.47 Tahun 1964 tentang susunan dan organisasi BPS.
12. 19 Februari 1965. Keputusan Presidium Kobinet No.Aa/C/9 Tahun1965 menetapkan bagian sensus di kantor gubernur dan Bupati/Walikota menjadi kantor cabang BPS dengan nama Kantor Sensus dan Statistik Daerah.
13. 29 Mei 1968. Dengan di keluarkanya PP No. 16 Tahun 1968 di lakukan perubahan status dan Organisasi BPS yang selanjutnya di ubah dengan PP No. 6 Tahun 1980 dan PP No.2 Tahun 1992 Tanggal 9 januari 1992 serta kepres No. 6 Tahun 1992 yang menetapkan kedudukan, tugas,fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja BPS.
14. 02 Juli 1979. Berdasarkan PP No.21 tahun 1979 di tetapkan pelaksanaan sensus penduduk.
15. 21 Januari 1983 Dengan PP No.2 Tahun 1983 Menetapkan pelaksanaan sensus Penduduk.
16. 10 1985. Dengan PP No. 29 1985 menetapkan pelaksanaan sensus Ekonomi.
17. 19 Mei 1997. Ditetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun !997 tentang statistik sebagai pengganti UU No. 6 tahun 1960 dan UU No.7 Tahun 1960 dan saat inilah dilakukan penggantian nama menjadi Badan Pusat Statistik.
Badan pusat statistik kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kantor BPS perwakilan pada tinggkat kabupaten dari 353 BPS tingkat kabupaten Se-indonesia kondisi Desember 2003, dan sejalan dengan perkembangan sistem pemerintah di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya, Maka BPS kabupaten Sidenreng Rappang juga mengalami perkembangan sebagaimana yang dialami oleh BPS lainya secara Nasional.
Badan pusat statistik kabupaten Sidenreng Rappang yang dulunya merupakan bagian sensus dan statistik pada kantor bupati kabupaten Sidenreng Rappang, di mana personilnya terdiri dari kalangan pegawai Negeri dari kantor bupati ,Namun setelah di ungkapkan UU No.6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU no. 7 tahun 1960 tentang statistik maka BPS berpisah dari kantor Bupati dan terbentuklah kantor Biro Pusat Statistik Cabang Perwakilan Sidenreng Rappang yang dikepalai oleh Andi Patuluri.P.
Guna memahami lebih jauh tentang keberadaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, maka pembahasan dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode yaitu :
Periode I 1955 – 1980 ( 25 Tahun pertama).
Pada masa ini merupakan awal pelaksanaan kegiatan perstatistikan khususnya pada tinggkat daerah dan untuk sementara dilaksanakan oleh kantor Bupati?kepala Daerah di tinggkat kabupaten c/q Bagian pemerintah,sejalan dengah hal tersebut maka di Kabupaten Sidenreng Rappang kegiatan perstatistikan di tangani oleh Kepala Bagian pemerintah yaitu H.A.Mappawekke yang juga secara exopicio kepala bagian pemerintah di bantu oleh Lahmuddin Nur, BA dan Andi Otto.
Sekitar Tahun1962 pemerintah mengeluarkan kebijakan, Dimana kegiatan perstatistikan harus di bentuk menjadi bagian tersendiri atau dilepas dengan bagian Pemerintah, Oleh sebab di angkatlah Lahmuddin Nur, BA sebagai kepala bagian yang menangani perstatistikan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan selanjutnya mempersiapkan berbagai kegiatan yang pertama setelah kemerdekaan Republik Indonesia.
Pada periode ini sensus penduduk pertama secara nasional dilaksanakan setelah kemerdekaan Indonesia, Dengan mamfaat tenaga mitra dari berbagai lapisan masyarakat khususnya pada guru dan pegawai daerah setempat, sementara kegiatan rutin lainnya tetap dilaksanakan oleh bagian sensus untuk memenuhi kebutuhan pemerintah berbagai jenis data untuk kegiatan pembangunan.
Periode selanjutnya yaitu sekitar tahun 1965 pembentukan kantor perwakilan cabang biro pusat statistik di daearah seluruh indonesia, Sementara Kantor dan statistik kabupaten Sidenreng Rappanguntu pertama kalinya di angkatlah seorang kepala yaitu Andi Palituri. P di bantu beberapa orang staf masing-masing :
a. Sanusi Dokki
b. Andi Saman
c. Hasan Talabe
Oleh karena di butuhkanya informasi data, guna merencanakan pembangunan, dirasa perlu pada saat ini menangkat pegawai negeri yang khusus menangani pengumpulan data di lapangan atau menjalangkan kegiatan pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengalihkan sebagian pegawai negeri pada kantor bupati sidenreng Rappang di samping pengangkatan langsung dari BPS pusat menjadi pegawai pada kantor statistik sidrap yang bertugas pada tingkat kecematan masing-masing :
Kec. Panca Lautang : Andi muchtar (Pindahan dari KSS pare-pare)
Kec.Tellu LimpoE : Kantoro Basry (Dari Kantor Camat Tellu limpoE)
Kec.MaritengngaE : M. Yusuf (Dari BPUP maritengngaE)
Kec.Watang pulu : Tamrin (Dari Pendidikan Olaraga)
Kec.Baranti : M.Daud (Dari BPUP Baranti)
Kec.Panca Rijang : Hamran.B
Kec.Dua pituE : Pabantungi Siri (Staf Kecamatan Dua PituE)
Periode 1980 – 2004 ( periode 25 Tahun ke Dua) Terkait dengan Terbentuknya Kabupaten Sidenreng Rappang sejak 18 februari 1960, BPS sebagai instansi yang menangani berbagai pengumpulan data, Analisis dan pengelolahan serta mempublikasikan data, telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan berbagai ragam data baik yang bersifat makro maupun bersifat mikro, Hal ini di maksudkan untuk kepentingan pemerintah daerah maupun masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang.
2. SARAN DAN PRASARANA.
SARANA
1. Ruangan kepala kantor
2. Ruanagan tata usaha
3. Ruangan perpustekaan
4. Ruangan komputer
5. Ruangan Tamu
6. Ruangan rapat
7. Ruangan Staf
8. Ruangan Bendahara.
PRASARANA
1. Komputer dan laptop di berbagai pegawai di setiap ruangan.
2. Meja dan Kursi di setiap ruangan.
3. AC di berbagai ruangan.
4. 2 Lemari dalam ruangan perpustekaan.
5. Televisi yang terletak di ruangan tamu.
6. Telpon yang ada dalam berbagai ruangan.
VISI DAN MISI
Setiap perusahaan maupun instansi pemerintah mempunya visi dan misi tersendiri yang diciptakan pada saat pendirian perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat juga terdapat visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun visi dan misi tersebut adalah :
VISI:
Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua.
MISI:
1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dab efisien;
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.
LAPORAN PRAKERIN SMK NEGERI 1 SIDENRENG
4. STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA
Sub bagian Tata Usaha
Seksi Distribusi
Seksi produksi
Seksi sosial
Seksi neraca wilayah dan analisis statistik
Seksi integrasi pengolahan statistik
Tenaga Fungsional
5. URAIAN TUGAS
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001, BPS Kabupaten Donggala sebagai instansi vertikal BPS yang berada di daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang kegiatan statistik pada lingkup Wilayah Kabupaten Donggala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Dari BPS Kota Sidrap Adapun uraian tugas dan wewenang dari kepala dan masing-masing bagian yang ada di BPS kab.sidrap adalah sebagai berikut:
Kepala
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi selatan adalah Pejabat setingkat Eselon III/a membawahi Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi,staf serta Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pusat Statistik Kab. sidenreng rappang.
Sub bagian Tata Usaha
Tugas dari sub bagian tata usaha di antaranya :
a. Melakukan kegiatan tata usaha keuangan,perbendausahaan,verifikasi dan pembukaan pelaksanaan anggaran serta pengajian.
b. Melakukan kegiatan surat menyurut,kearsipan serta penggandaan/percetakan.
c. Melakukan kegiatan pendistribusian publikasi yang dihasilkan BPS Kota sidrap kepada instansi terkait.
d. kegiatan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi di lingkungan BPS Kab. sidrap.
e. Melakukan penyiapan, penyusunan rencana dan program, serta pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
Seksi dari statistik sosial Tugas dari seksi statistik sosial diantaranya :
a. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik sosial yang mencakup kegiatan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, serta kegiatan statistik sosial lainnya yang ditentukan.
b. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik sosial. c. Melakukan pengolahan data statistik sosial sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
Seksi Statistik Produksi.
Tugas dari seksi statistik produksi diantaranya :
a. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik produksi yang mencakup kegiatan statistik pertanian, industri, pertambangan, energi, konstruksi, serta kegiatan statistik produksi lainnya yang ditentukan.
b. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik produksi.
c. Melakukan pengolahan data statistik produksi sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerja sama dengan satuan organisasi terkait.
Seksi Statistik Distribusi
Tugas dari seksi statistik distribusi diantaranya :
a. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan statistik distribusi yang mencakup kegiatan harga konsumen dan perdagangan besar, keuangan dan harga produsen, niaga dan jasa, serta kegiatan statistik distribusi lainnya yang ditentukan.
b. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik distribusi. c. Melakukan pengolahan data statistik distribusi sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerjasama dengan satuan organisasi terkait.
Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis
Tugas dari seksi neraca wilayah dan analisis statistik diantaranya :
a. Melakukan penyiapan dokumen dan bahan yang diperlukan untuk mpenyusunan neraca wilayah dan analisis statistik yang mencakup penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi dan neraca lainnya, analisis dan pengembangan statistik, serta penyusunan neraca wilayah dan analisis statistik lainnya yang ditentukan.
b. Melakukan pembinaan, pengamatan lanjut, dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca wilayah.
c. Melakukan pengolahan data neraca wilayah distribusi sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan, bekerjasama dengan satuan organisasi terkait.
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Tugas dari integrasi pengolahan dan diseminasi statistik diantaranya :
a. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, penyelesaian permasalahan, dan penerapan sistem jaringan komunikasi data sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta membantu penerapan teknologi informasi.
b. Melakukan pembuatan, implementasi, serta operasi sistem dan program aplikasi pengolahan dan diseminasi data statistik termasuk sarana pendukungnya.
c. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak serta menyusun sistem pengelolaan data dan koordinasi pengolahan data bekerjasama dengan satuan organisasi terkait.
d. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem basis data statistik dan basis data manajemen.
Koordinator sensus kecematan.
Koordinator sensus kecamatan (KSK) adalah petugas fungsional pengumpul data statistik di lapangan dan mengkoordinasikan kegiatan statistik pada tingkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPS Kab. sidenreng rappang. Sehinggai tugas KSK adalah mengerahkan petugas lapangan, mengkoordinasikan pelaksanaan suatu kegiatan, serta sebagai penanggung jawab atas suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS baik teknis maupun administratif di tingkat kecamatan
BAB III
1. Usaha contoh bidan Industri
Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, BPS berusaha dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah dalam berbagai bidang baik ekonomi maupun sosial, yaitu : pertanian, pertambangan, industri, komunikasi, perdagangan, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional,pendidikan dan agama.
Menurut Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, tentang statistik, kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutahir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Adapun kegiatan yang dilakukanadalah:
1. PengumpulanData Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:
a. Sensus Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi diseluruh Wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sensus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (Sepuluh) tahun oleh BPS yang meliputi: 1. Sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 0 (Nol). 2. Sensus pertanian dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 3 (Tiga). 3. Sensus ekonomi yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 6 (Enam).
b. Survei
Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu objek pada saat tertentu. BPS juga melaksanakan survei antar sensus yaitu survei yang dilakukan diantara 2 (Dua) sensus sejenis. Survei antar sensus tersebut meliputi survei penduduk antar sensus (Supas), survei pertanian antar sensus (Sutas), dan survei ekonomi antar sensus (Setas).
Berbagai ragam survei sektoral diantaranya adalah Survei Sosial Ekonomi Sosial (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Biaya Hidup (SBH), Survei Potensi Desa (Podes), Survei Industri, Survei Pertanian, Survei Pendapatan Petani dan Struktur Ongkos Usaha Tani, Survei Koperasi Unit Desa (KUD), Survei Harga Konsumen, dan Survei Harga Produsen
c. Kompilasi produk Administrasi.
d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengelolaan Data.
Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketetapan data statistik yang dihasilkan, BPS dianggap oleh instansi lainnya sebagai perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai penggunaannya sejak sekitar tahun 1960. Sebelum menggunakan komputer, BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung sempoa dalam mengolah data. Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Pesonal komputer yang secara umum lebih murah dan efisien telah dicoba digunakan untuk menggantikan komputer mainframe. Sejak tahun 1980-an, personal komputer telah digunakan diseluruh kantor BPS provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer diseluruh BPS Kabupaten dan Kota sejak tahun 1992. Dengan menggunakan personal komputer, kantor BPS di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilanjutkan memasukkan data mentah kedalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional. Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan. Dalam pengolahan data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik, melakukan pembaharuan/inovasi dalam metode yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.
3. Analisis Data
Dalam rangka mempermudah para pengguna data agar dapat membaca dan menginteprestasikan data yang dipublikasikan, BPS membuat analisis dan laporan statistik secara berkala. Hasil-hasil kegiatan statistik dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan/data rinci untuk bahan pengambilan keputusan. BPS juga membuat evaluasi kegiatan pembangunan dengan menyajikan indikator kinerja yang tipenya serta kinerjanya ditentukan oleh pemerintah pusah dan daerah melalui berbagai proses. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari analisa data, BPS bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah yang terkait dan lembaga-lembaga internasional serta bekerjasama dengan para pakar dan perguruan tinggi. Hal ini dilaksanakan segera setelah data dipublikasikan. Selain itu, BPS juga mengembangkan analisis dengan metode-metode statistik, antara lain analisis penentuan penduduk miskin, penggunaan tehnik-tehnik proyeksi dan ramalan, perhitungan neraca bahan makanan, dan standar konversi untuk berbagai seminar bagi masyarakat agar mereka dapat mengetahui hasil analisis BPS dan metode yang sedang berlaku dan metode yang akan datang.
2. Yang menerima yang di lestari
Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997.
BAB IV
LAPORAN TUGAS HARIAN.
- Mencetak PDRB 2012 Kab.soppeng
- Burning CD
- Menyambungkan jaringan dalam laptop.
- Mencetak jumlah penduduk desa tahun 2012
- Install sopware Aplikasi
- Melakukan scan virus.
- Print data 2012.
- Install photoshop
- Membuat cover buku.
- Mengetik daftar kehadiran karyawan
- Edit photo
- Memperbaiki daftar kehadiran karyawan.
- Membuat Publikasi
- Memperbaiki mengaktifkan system pada laptop.
- Membuat KKP
- Install computer
- Merakit Pc dan Setting LAN
LAPORAN PRAKERIN SMK NEGERI 1 SIDENRENG
BAB V
KESIMPULAN
Praktek kerja industry merupakan sarana untuk memperdalam kemampuan pesrta uji dibidangnya masing masing dan peserta uji dituntut untuk membuat proposal laporan praktek kerja industri.
Selain itu, praktek kerja industri ini lebih memfokuskan pada satu program satu keahlian, sehingga bukan tidak mungkin hal tersebut dapat memacu peserta uji untuk turun kedunia usaha dimasa yang akan datang.
Kesimpulan, bahwa perawatan dan perbaikan komputer merupakan hal yang mutlak yang harus di miliki setiap instansi atau industri. Di zaman sekarang banyak sekali instansi-instansi ataupun industry-industri yang memiliki fasilitas komputeristik, hal yang berkaitan penting dalamsebuah instansi dan industri.
SARAN
Kepada para adik-adik kelas, penulis berharap agar lebih meningkatkan pembelajaran di bidang teknologi industry sesuai dengan keahliannya masing-masing.
Selain itu penulis berharap agar lebih baik dan lebih serius di dalam pembuatan proposal dan laporan kerja.
Gunakan waktu semaksimal mungkin ketika dalam masa Prakerin, karena tidak sedikit banyak waktu luang yang di rasakan dalam Prakerin gunakan waktu tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan membuang waktu dengan kegiatan yang negatif.
Kepada adik-adik kelas yang sudah tentu melaksanakan tugas sebaik-baiknya, harapan penyusun adik-adik kelas mampu tampil serta memiliki kemampuan maksimal yang dapat diandalkan untuk memasuki dunia kerja.
oke thankyou
ReplyDeletesama"
DeleteOk
Delete👍👍👍👍👍
ReplyDelete